KEPENDUDUKAN Dan KETENAGAKERJAAN

BAB I

I.                   PENDAHULUAN

MASALAH KEPENDUDUKAN DI NEGARA INDONESIA

            Dari hasil sensus penduduk tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia adalah

179,4 juta. Berarti Indonesia termasuk negara terbesar ke tiga di antara Negara - negara yang sedang berkembang setelah Gina dan India.Dibanding dengan jumlah

sensus tahun 1980 maka akan terlihat peningkatan penduduk Indonesia rata-rata

1,98% pertahun. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Indonesia

pada tahun 1995 sebanyak 195,3 juta jiwa. Bila dilihat dari luas wilayah pada peta penyebaran penduduknya terlihat

tidak merata di 27 propinsi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sekitar

60% penduduk tinggal di pulau Jawa, padahal luas pulau Jawa hanya 7% dari luas

wilayah Indonesia. Di lain pihak pulau Kalimantan yang luas wilayahnya hanya

ditempati oleh 5% dari jumlah penduduknya. Kondisi tersebut menunjukan bahwa kepadatan penduduk Indonesia tidak seimbang. Kondisi tersebut memerlukan upaya pemerataan dan upaya tersebut telah dilaksanakan melalui program transmigrasi dan gerakan kembali ke Desa. Dilihat dari tingkat pertambahan penduduknya Indonesia masih tergolong tinggi, hal ini bila tidak diupayakan pengendalianya akan menimbulkan banyak masalah.

Di Indonesia dari tingkat partisipasi anak usia sekolah baru mencapai 53% meskipun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah dicanangkan oleh

pemerintah. Dibanding negara tetangga, tingkat partisipasi pendidikan kita tergolong

rendah. Hongkong misalnya tahun 1985 telah mencapai 95%, Korea Selatan 88%

dan Singapura telah mencapai 95 % (Surabaya Post, 2 Oktober 1995).

Masalah-masalah lain seperti ketenagakerjaan 77% angkatan kerja masih

berpendidikan rendah. Dampaknya terhadap pendapatan perkapita yang pada

gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup. Juga terhadap kehidupan

rumah tangga seperti perceraian dan perkawinan yang akan berpengaruh terhadap

angka kelahiran dan kematian yang dalam banyak hal dijadikan indikator bagi

kesejahteraan suatu negara. Nampaknya sederhana, tetapi harus diingat bahwa manusia adalah sebagai subjek tetapi juga sekaligus objek pembangunan sehingga bila tidak diantisipasi

mungkin pada gilirannnya akan berakibat ketidakstabilan atau kerapuhan suatu

negara.

Sebenarnya tingkat pengangguran ini relatif kecil dibanding tingkat pengangguran di beberapa Negara industri maju di Eropa di tahun 90-an yang bahkan mencapai dua digit.Namun tingkat pengangguran 5,7 persen tersebut sebenarnya adalah angka pengangguran terbuka (Open Unemployment), yakni penduduk angkatan kerja yang benar-benar menganggur.Diluar pengertian tersebut, terdapat sejumlah besar penganggur yang dalam konsep ekonomi termasuk dalam kualifikasi pengangguran terselubung (Disquised Unemployment), yakni tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaaan yang sesuai dengan bidangnya disebabkan lemahnya permintaan tenaga kerja.Konsep lainnya adalah under employment, yakni tenaga kerja yang jumlah jam kerjanya tidak optimal karena ketiadaan kesempatan untuk bekerja.

Berdasarkan data BPS (Biro Pusat Statistik)sampai Mei 1997,sekitar 45 persen tenaga kerja bekerja di bawah 35 jam per minggu atau setara dengan 25 persen pengangguran penuh.Jika di tambah angka pengangguran terbuka 2,67 persen dan pengaruh krisis ekonomi yang berkepanjangan,total pengangguran nyata bias mencapai 35-40 persen.Suatu tingkat yang sangat serius dan membahayakan dalam pembangunan nasional.Di samping masalah tingginya angka pengangguran, yang termasuk juga rawan adalah pengangguran tenaga terdidik yaitu, angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dan tidak bekerja.Fenomena ini patut di antisipasi sebab cakupannya berdimensi luas, khususnya dalam kaitannya dengan strategi serta kebijakan perekonomian dan pendidikan nasional.

BAB II
PEMBAHASAN

1.      KEPENDUDUKAN

Sepanjang abad masalah penduduk ini selalu menjadi pembicaraan. Bahkan dewasa ini masalah ini telah menjadi lebih hangat , berhubung dengan  pertambahan penduduk yang sangat cepat, sedang bahan makanan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akibat bertambahnya penduduk dan majunya kebudayaan.

Setiap negara harus mengetahui dengan pasti jumlah daripada penduduknya , terutama guna menentukan kebijaksanaaan ekonomi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan sosial.Pada umumnya keinginan untuk mengetahui jumlah penduduk dengan tepat , ada berbagai alasan yang dikemukakan , yaitu alasan politik, alasan ekonomi dan alasan sosial.

1.1  Masalah Akibat Angka Kelahiran.

Hasil perkiraan tingkat fertilitas (metode anak kandung) menunjukan bahwa penurunan tingkat fertilitas Indonesia tetap berlangsung dengan kecepatan yang bertambah.

1.2 Masalah akibat Angka Kematian

Selama hampir 20 tahun terakhir, Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan sebesar 51,0 pada periode 1967-1986. Tahun 1967 AKB adalah 145 per 1000 kelahiran, kemudian turun menjadi 109 per 1000 kelahiran pada tahun 1976. Selama 9 tahun terjadi penurunan sebesar 24,8 persen atau rata-rata 2,8 persen per tahun. Berdasarkan SP90, AKB tahun 1986 diperkirakan sebesar 71 per 1000 kelahiran yang menunjukan penurunan sebesar 34,9 persen selama 10 tahun terakhir atau 3,5 persen pertahun (Trend Mortalitas, 66). Masalah yang muncul akibat tingkat mortalitas adalah :

a.       Semakin bertambahnya Angka Harapan Hidup itu berarti perlu adanya peran pemerintah di dalam menyediakan fasilitas penampungan.

b.      Perlunya perhatian keluarga dan pemerintah didalam penyediaan gizi yang memadai bagi anak-anak (Balita).

c.       Sebaliknya apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi Indonesia dimata dunia.

1.3  Pemecahan masalah angka kelahiran dan kematian :

1.      Kelahiran

Angka kelahiran perlu ditekan melalui :

a)      Partisipasi wanita dalam program KB.

b)      Tingkat pendidikan wan ita wanita mempengaruhi umur kawin pertama danpenggunaan kontrasepsi.

c)      Partisipasi dalam angkatan kerja mempunyai hubungan negatif dengan fertilitas

d)     Peningkatan ekonomi dan sosial.

2.      Kematian

Angka kematian perlu ditekan :

a)      Pelayanan kesehatan yang lebih baik.

b)      Peningkatan gizi keluarga.

c)      Peningkatan pendidikan (Kesehatan Masyarakat)

Masalah-masalah yang dapat timbul akibat keadaan demikian adalah :

a.       Aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarg.

b.      Banyaknya beban tanggungan yang harus dipenuhi biaya hidupnya oleh sejumlah manusia produktif yang lebih sedikit akan mengurangi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan hayat hidup.

c.        Aspek pemenuhan gizi.

Kemampuan ekonomi yang kurang dapat pula berakibat pada pemenuhan makanan yang dibutuhkan baik jumlah makanan (kuantitatif) sehingga dampak lebih lanjut adalah adanya rawan atau kurang gizi (malnutrition). Pada gilirannya nanti bila kekurangan gizi terutama pada usia muda ( 0 -5 tahun). Akan mengganggu perkembangan otak bahkan dapat terbelakang mental ( mental retardation ). Ini berarti mengurangi mutu SDM masa yang akan datang.

3.      Aspek Pendidikan

            Pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan dukungan kemampuan ekonomi semua termasuk orang tua. Apabila kemampuan ekonomi kurang mendukung maka fasilitas pendidikan juga sukar untuk dipenuhi yung mengakibatkan pada kualitas pendidikan tersebut kurang

4.      Lapangan Kerja

            Penumpukan jumlah penduduk usia muda atau produktif memerlukan persiapan lapangan kerja masa mendatang yang lebih luas. Hal ini merupakan bom waktu pencari kerja atau penyedia kerja. Apabila tidak dipersiapkan SDM nya dan lapangan kerja akan berdampak lebih buruk pada semua aspek kehidupan. Alternatif Pemecahan yang diperlukan :

a)      Pengendalian angka kelahiran melalui KB.

b)      Peningkatan masa pendidikan.

c)      Penundaaan usia perkawinan.

2.      KETENAGAKERJAAN

a.       Ketenagakerjaan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,selama,dan stelah selesainya masa berhubungan kerja.

b.      Tenaga kerja ialah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang berpotensial dapat memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhannya sendiri ataupun orang lain.

c.       Pekerja atau buruh ialah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah baikberupa uang atau imbalan dalam bentuk lain.

d.      Pemberi kerja ialah orang atau perseorangan/badan hukum yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan.

2.1  Perbedaan Tenaga Kerja, Pekerja dan Angkatan Kerja

2.2   

a.       Tenaga kerja adalah Setiap orang yang melakukan pekerjaan termasuk di dalamnya bekerja pada sektor informal. Misalnya:Wiraswasta/pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.

b.      Pekerja            adalah Mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan.

c.       Angkatan kerja adalah Jumlah penduduk yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu, yaitu semua orang yang mampu dan bersedia bekerja.

2.3  Klasifikasi Tenaga kerja :

1.      Angkatan kerja :

a.       Golongan yang bekerja.

b.      Golongan yang menganggur/mencari.

2.      Bukan angkatan kerja :

a.       Golongan yang bersekolah.

b.      Golongan yang mengurus rumah tangga.

c.       Golongan lain atau penerima pendapatan tidak tetap.

3.      KESEMPATAN KERJA

3.1  Pengertian

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara, karena:

a.       Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi.

b.      Sumber Daya Alam.

c.       Kewiraswastaan.

Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Ada pula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja:

a.       Masalah-masalah perluasan kesempatan kerja.

b.      Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja.

c.       Pengangguran.

Sumitro Djojohadikusumo mendefinisikan angkatan kerja sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Faktor-faktor yang menentukan angkatan kerja menurut Sumitro diantaranya:

a.       Jumlah dan sebaran usia penduduk.

b.      Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda.

c.       Peranan kaum wanita dalam perekonomian.

d.      Pertambahan penduduk yang tinggi.

e.       Meningkatnya jaminan kesehatan.

Persoalan sulit dalam masalah perekonomian yang sering dihadapi oleh berbagai negara salah satunya yaitu menyediakan lapangan & kesempatan kerja bagi penduduk. Karena, pemerintahan pada suatu negara dapat dikatakan berhasil jika mampu menyediakan lapangan kerja atau memperkecil pengangguran. Pengangguran adalah orang-orang yang tidak mendapat pekerjaan karena kurangnya lapangan pekerjaan, kurang terampil, atau tidak mau bekerja, dapat juga diartikan seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tapi belum memperolehnya. Angkatan kerja (labor force) adalah penduduk usia kerja yang terdiri atas penduduk yang sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu factor produksi yang penting,  bukan hanya perannya tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Kesempatan kerja atau demand for labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja, tapi masalah kesempatan kerja pada umumnya berkaitan dengan lapangan kerja (lowongan kerja) dan tenaga kerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja di satu pihak dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja di pihak lain. Sedangkan pasar kerja adalah keseluruhan aktivitas yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara pengembangan industry padat karya, membuka proyek pekerjaan umum juga dengan meningkatkan kegiatan ekonomi yang sudah ada maupun dengan menambah kegiatan ekonomi yang baru. Perluasan kesempatan kerja pun merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.

4.      PENGANGGURAN

Orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja. Jumlah penduduk yang besar pada dasarnya merupakan memiliki potensi yang sangat berharga di tinjau dari segi tenaga kerja, jika dapat di dayagunakan dengan baik, penduduk yang sangat banyak dan memiliki ketrampilan ini merupakan potensi yang berharga. Jumlah penduduk yang besar dan tidak memiliki ketrampilan ini adalah kerugiannya yang dapat menyebabkan pengangguran di mana – mana.

4.1 Pengangguran dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Pengangguran menurut lama waktu kerja

a)      Pengangguran terbuka (open unemployment).

            Tenaga kerja yang sungguh – sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

b)      Setengah pengangguran (under unemployment).

            Tenaga kerja yang tidak kerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya pengangguran jenis ini yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

c)      Pengangguran terselubung (disguised unemployment).

            Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

2. Pengangguran menurut penyebab

a.       Pengangguran Struktural (Stuctural Unemployment).

Pengangguran yang di akibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang.

b.      Pengangguran Siklus.

Pengguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian. Yang di sebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat.

c.       Pengangguran Musiman.

Pengangguran yang muncul akibat pergantian musim. Misalnya pergantian kusim tanam ke musim panen.

d.      Pengangguran Friksional, disebut juga Pengangguran Sukarela (Voluntary unemployment).

Pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pembeli kerja dan pencari kerja.

e.       Pengangguran Teknologi.

Pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin.

f.       Pengangguran Konjungtural (Cycle Unemployment).

Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang kehidupan perekonomian / siklus ekonomi.

Pengangguran ini merugikan bagi orang yang bersangkutan dan bagi masyarakat, akibatnya banyak motif-motif kejahatan merajalela dan makin banyak aktivitas kriminal di setiap tempat. Seperti perampokan / maling, penipuan bahkan banyak gadis atau para wanita menjadi PSK dan juga banyak orang melakukan pekerjaan apapun hanya untuk mendapatkan seperak uang, yang haram pun diubah menjadi seolah itu pekerjaan yang halal. Sedangkan dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi dalah turunnya produktifitas, standar kehidupan, penerimaan pajak penghasilan nagara, aktivitas ekonomi keseluruhan, dan meningkatkan biaya sosial.

4.2 Cara untuk mengatasi pengangguran, yaitu :

a.       Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal.

b.      Pengelolaan permintaan masyarakat.

c.       Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja.

d.      Pertumbuhan ekonomi.

e.       Program pendidikan dan pelatihan kerja.

f.       Wiraswasta.

g.      Peningkatan mutu tenaga kerja.

h.      Latihan Kerja.

i.        Pemagangan.

j.        Perbaikan gizi dan kesehatan.

4.3  Sebab – sebab terjadinya pengangguran

a.      Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja.

Maksudnya adalah kondisi dimana jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia, karena kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

b.      Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang.

Upah tenaga kerja tidak terdidik di sekitar pertanian cenderung lebih rendah daripada upah tenaga kerja yang sama diluar sektor pertanian. Dengan demikian, terjadi perbedaan mutu tenaga kerja antara sektor pertanian dan sektor yang lain.

c.       Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.

Besarnya kesempatan kerja belum tentu menjamin tidak terjadi pengangguran, karena belum tentu terjadi kesesuaian tingkat pendidikan yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Hal ini dapat mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan yang tersedia.

d.      Adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.

Dalam Repelita V, diperkirakan 47.5%-nya adalah tenaga kerja wanita.

e.       Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Antar Daerah Tidak Seimbang.

Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedang di daerah lain dapat terjadi sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja ke daerah lain, bahkan ke negara lain.

4.4  Dampak pengangguran terhadap perekonomian Indonesia

a.       Pendapat nasional riil (nyata) yang di capai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial. Oleh karena itu, kemakmuran yang di capai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

b.      Pajak yang harus di bayar dari masyarakat menurun sehingga dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang.

c.       Daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang – barang hasil produksi akan berkurang.

4.5  Usaha untuk mengatasi pengangguran

1.      Memperluas Kesempatan Kerja.

Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi yang sudah ada, maupun dengan menambah kegiatan ekonomi yang baru. Menurut Prof. Soemitro Djojohadikusumo, usaha perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara:

a.       Pengembangan industri.

b.      Melalui berbagai proyek pekerjaan umum.

2.      Penurunan Angkatan Kerja.

Diantaranya dapat dilakukan dengan peningkatan program Wajib Belajar 9 Tahun bagi anak usia sekolah. Dalam rangka pemerataan tenaga kerja dan kesempatan kerja, perlu ditingkatkan berbagai langkah, antara lain:

a.       Pendayagunaan angkatan kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah/negara lain yang membutuhkan tenaga kerja.

b.      Pengembangan usaha kecil dan tradisional serta sektor informal yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

c.       Pembinaan angkatan kerja usia muda, agar dapat mengisi tuntutan latar belakang pendidikan/kemampuan yang diperlukan.

5.      INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.  IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

5.1  Manfaat/Kegunaan Data IPM

a.       Sebagai Level dan trend Pembangunan SDM.

b.      Sebagai pencapaian program-progam pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

c.       Sebagai “Feedback”: partisipasi masyarakat vs layanan public.

d.      Sebagai variabel pendukung penyusunan DAU.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan :                                                                                            

            Bahwa pengangguran di Indonesia sangat mempengaruhi sekali terhadap kemiskinan yang semakin meningkat. Ketrampilan SDM yang sangat di butuhkan sangatlah minim sehingga banyak pengangguran yang menyebabkan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Hasan.1952. Pelajaran Ekonomi, J.B Wolters Groningen. Jakarta: PT. Intermasa                

Bradford, A, Frederick. 1968. Money and Banking, Longmans, Green and co. New York : PT. Intermasa

Djojohadikusumo, Sumitro. 1953. Persoalan Ekonomi di Indonesia. Jakarta: PT. Intermasa

Mahmud, Syamsudin. 1976. Dasar – dasar ilmu Ekonomi dan Gerakan Koperasi. Banda Aceh

2004. Majalah Nakertrans Edisi – 03 TH.XXIV

Raker Komisi VII DPR – RI. 2004. Deklarasi penanggulangan pengangguran di Indonesia.